Jakarta : Setiap tahun, menjelang peringatan Hari Pahlawan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial menetapkan sejumlah tokoh bangsa yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Gelar ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada individu yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan Indonesia. Namun, tahun 2025 ini, keputusan tersebut kembali memunculkan polemik terutama dari Aceh, daerah yang kerap disebut sebagai Daerah Modal bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu suara kritis datang dari Dr. Iswadi akademisi dan pemerhati sejarah asal Aceh. Dalam pernyataannya, ia menyoroti ketiadaan tokoh asal Aceh dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan kurangnya apresiasi pemerintah terhadap kontribusi Aceh dalam sejarah perjuangan bangsa.
Aceh sejak awal merupakan daerah yang memberikan modal moral, spiritual, dan bahkan finansial untuk berdirinya Republik ini. Tapi mengapa dalam daftar pahlawan nasional tahun ini, tak satu pun orang Aceh yang mendapat pengakuan? ujarnya dalam sebuah wawancara dengan nada kecewa.
Dr. Iswadi menjelaskan, Aceh memiliki catatan panjang dalam perjuangan melawan kolonialisme dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, dan Tgk. Chik Ditiro telah lebih dahulu diakui sebagai pahlawan nasional. Namun, menurutnya, masih banyak tokoh penting lain dari Aceh yang belum mendapatkan tempat semestinya dalam narasi nasional.
Jika kita telusuri sejarah, banyak ulama, pejuang, dan tokoh masyarakat Aceh yang berperan besar, baik pada masa penjajahan maupun pascakemerdekaan. Namun sayangnya, nama nama mereka tenggelam di balik arus politik nasional, tambahnya.
Aceh, lanjut Dr. Iswadi, bukan hanya memberikan kontribusi dalam bentuk perlawanan bersenjata. Daerah ini juga dikenal sebagai pusat pergerakan Islam dan kebudayaan yang membentuk identitas nasional Indonesia. Dukungan Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mengingatkan bahwa pada masa awal berdirinya republik, rakyat Aceh turut membantu secara nyata, misalnya dengan menyumbangkan emas dan dana untuk membeli pesawat pertama Indonesia, Seulawah RI-001, yang kemudian menjadi cikal bakal maskapai Garuda Indonesia.
Kontribusi Aceh itu bukan sekadar simbolik, tapi konkret. Tanpa dukungan moral dan materi dari rakyat Aceh waktu itu, mungkin sejarah kita akan berbeda, tegas Dr. Iswadi.
Ia menilai bahwa proses seleksi pahlawan nasional kerap kali masih didominasi oleh pertimbangan politis dan belum sepenuhnya berlandaskan objektivitas sejarah. Banyak daerah yang lebih ‘terdengar’ atau memiliki lobi kuat di tingkat pusat akhirnya lebih mudah mendapatkan pengakuan bagi tokoh-tokohnya. Sementara daerah seperti Aceh, yang jauh dari pusat kekuasaan, sering kali terpinggirkan dalam proses tersebut.
Ini bukan soal ingin diistimewakan, tapi soal keadilan sejarah. Aceh punya kontribusi besar, tapi seakan akan dihapus dari narasi nasional. Padahal tanpa Aceh, perjalanan NKRI tak akan sama, ujarnya dengan nada tegas.
Lebih jauh, Dr. Iswadi juga mengajak pemerintah pusat untuk lebih terbuka dalam menerima usulan tokoh tokoh dari daerah. Ia menekankan pentingnya membangun sistem seleksi yang lebih transparan, melibatkan sejarawan independen, dan tidak sekadar mempertimbangkan faktor politis atau kedekatan dengan kekuasaan.
Pahlawan sejati tidak lahir dari kedekatan dengan penguasa, tapi dari pengorbanan dan pengabdian tanpa pamrih. Kita harus kembali ke semangat itu,” katanya.
Menurut Dr. Iswadi, jika negara terus mengabaikan peran daerah daerah seperti Aceh, maka generasi muda akan kehilangan kebanggaan terhadap sejarah lokal mereka sendiri. Padahal, pengakuan terhadap pahlawan daerah bukan hanya soal simbol penghargaan, melainkan juga sarana membangun rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional yang beragam.
Anak.anak Aceh harus tahu bahwa leluhur mereka bukan hanya bagian dari sejarah lokal, tapi juga bagian penting dari sejarah Indonesia. Jika negara tidak memberi pengakuan, bagaimana mereka bisa merasa menjadi bagian dari republik ini?” ujarnya dengan nada prihatin.
Menutup pernyataannya, Dr. Iswadi berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan dan mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap jasa para pejuang Aceh bukanlah permintaan istimewa, melainkan bentuk penghormatan yang sepatutnya diberikan oleh negara kepada daerah yang telah berkorban begitu besar.
“Pahlawan nasional bukan sekadar gelar, tapi cermin penghargaan bangsa terhadap nilai perjuangan. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Aceh, daerah yang menjadi modal berdirinya NKRI, justru diabaikan oleh bangsa yang pernah ia bantu lahirkan,” pungkasnya.
